Peringkat Pendidikan Indonesia Menurun

Written by Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si

Berita Kompas (3/3/2011) mengenai menurunnya peringkat pendidikan Indonesia dari peringkat 65 pada tahun lalu menjadi 69 pada tahun ini cukup menyesakkan dada. Pasalnya, peringkat pendidikan menjadi tolok ukur kemajuan sebuah bangsa. Karena itu, dengan menurunnya peringkat pendidikan tersebut mudah dipahami jika kualitas manusia Indonesia pada umumnya rendah. Padahal, pemerintah telah merumuskan ‘peningkatan daya saing’ atau competitiveness sebagai salah satu pilar visi pendidikan nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah juga telah memperolah alokasi anggaran sebesar 20% dari APBN khusus untuk pendidikan. Berbagai kebijakan untuk mendukungnya juga telah dibuat, mulai dari perangkat yuridis, seperti Undang-Undang Guru dan Dosen, hingga kebijakan operasional seperti sertifikasi guru, PLPG, Program Pendidikan Guru (PPG), Duel Mode, Sekolah Bertaraf Internasional (SBI), Ujian Nasional dsb. Semua kebijakan tersebut hakikatnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Sebagaimana diberitakan Kompas (3/3/2011) halaman 12 pada kolom “Pendidikan & Kebudayaan”, berdasarkan data dalam Education for All (EFA) Global Monitroring Report  2011 yang dikeluarkan UNESCO dan diluncurkan di New York pada Senin, 1/3/2011, indeks pembangunan pendidikan Indonesia berada pada urutan 69 dari 127 negara yang disurvei. Tahun lalu dengan ukuran yang sama, peringkat Indonesia berada pada urutan 65 dan banyak yang menyambut gembira karena media menulis ‘Peringkat Pendidikan Indonesia Naik’. Tahun ini kita kembali kecewa karena peringkat tersebut tidak bisa dipertahakankan apalagi diperbaiki. Lembaga yang selalu memonitor perkembangkan pendidikan di berbagai negara di dunia setipa tahun itu menempatkan kualitas pendidikan Indonesia masih lebih baik daripada Filipina, Kamboja, dan Laos. Tetapi apa artinya dengan membandingkannya dengan tiga negara yang memang selama ini peringkatnya tidak pernah berada di atas Indoenesia, kecuali Filipina yang dalam beberapa hal lebih baik. Sementara Jepang berada pada urutan pertama sebagai bangsa dengan kualitas pendidikan terbaik di dunia. Survei itu menggunakan empat tolok ukur, yaitu angka partisipasi pendidikan dasar, angka melek huruf pada anak usia 15 tahun ke atas, angka partisipasi menurut kesetaraan jender, dan angka bertahan siswa hingga kelas V sekolah dasar. Sekilas hasil yang dicapai Indonesia itu bisa dipahami. Sebab kenyataannya memang demikian. Dengan jumlah penduduk miskin hingga mencapai 40 juta orang dari 237 juta penduduk berdasarkan sensus tahun 2010 , maka mudah dimengerti  jika angka partisipasi masuk sekolah dasar saja begitu rendah. Angka buta huruf juga masih sangat tinggi. Di Jawa Timur saja beberapa waktu lalu pemerintah provinsi Jawa Timur mengumumkan dari 37 juta penduduk Jawa Timur masih terdapat kurang lebih 6 juta penduduk yang masih buta huruf. Begitu juga dengan tolok ukur mengenai kesetaraan jender dalam  praktik pendidikan masih jauh dari angka ideal. Kendati isu kesetaraan jender terus dikumandangkan dan pemerintah secara khusus mengangkat menteri untuk menangani masalah perempuan, pembangunan kesetaraan jender masih menemui banyak kendala di Indonesia. Malah ada yang menganggap kesetaraan jender adalah  agenda masyarakat Barat dan bertentangan dengan nilai budaya bangsa, lebih-lebih nilai agama (Islam). Untung tolok ukur yang dipakai lembaga survei tersebut mengenai pendidikan dasar. Saya yakin  peringkat Indonesia akan jauh lebih rendah lagi jika menggunakan pendidikan tinggi sebagai wilayah pengukuran. Sekadar diketahui, angka partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi kita sangat rendah. Tahun 2014 pemerintah menargetkan APK kita mencapai 30 %. Dengan kondisi perekonomian masyarakat kita seperti saat ini, saya tidak begitu optimis  angka tersebut bisa  dicapai. Lebih  parah lagi jika komponen  serapan kerja para lulusan PT juga dipakai sebagai ukuran. Tentu peringkat Indonesia akan sangat jeblok. Sebab, setiap tahun tidak kurang dari 2 juta lulusan perguruan tinggi dari berbagai jurusan menganggur. Mereka ini menjadi beban berat pemerintah karena menjadi pengangguran intelektual. Umumnya para lulusan perguruan tinggi kita mendambakan kerja sektor formal. Sebagai misal, menjadi pegawai negeri merupakan pilihan kerja paling diminati oleh para lulusan perguruan tinggi kita. Lihat saja setiap ada lowongan pegawai  negeri betapa banyaknya pelamar yang mendaftar. Tuntutan para pegawai honorer di berbagai pemerintah daerah dan ribuan guru honorer  untuk diangkat menjadi PNS merupakan bukti nyata bahwa pekerjaan sektor formal masih merupakan idola bagi alumni pendidikan tinggi kita. Karena kesempatan menjadi pegawai negeri sangat terbatas, maka yang tidak tertampung akhirnya menjadi pangangguran. Karena itu wajar jika jumlah pengangguran lulusan PT yang sering disebut sebagai pengangguran intelektual terus membengkak. Banyak yang meragukan tingkat validitas metode survei tersebut, karena tidak memperhitungkan luasan wilayah, dan kondisi geografis yang hingga mencapai 17 000 lebih pulau dan  sebaran penduduk yang tidak merata.  Memang  benar tidak ada sat tidak ada satu pun metode penelitian yang tidak memiliki kelemahan. Dan,bisa saja benar tiga hal tersebut menjadi faktor menurunnya indeks pengembangan pendidikan di Indonesia. Tetapi Global Marketing Report merupakan lembaga sangat credible dan berpengalaman dalam menilai kemajuan pendidikan di berbagai negara. Karena itu, jika pun ada kelemahan hasil survei tersebut tetap valid. Karena itu pula, kita tidak perlu bereaksi secara emosional dan menolak hasil survei tersebut. justru menurut saya hasil survei itu kita jadikan bahan berkaca dan mengambil kebijakan lebih lanjut untuk bekerja lebih keras dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional kita. Sebagai seorang pendidik, saya merasakan betul dunia batin siswa kita pada umumnya saat ini. Mungkin hanya sedikit di antara mereka yang memegang nilai idealisme, selebihnya lebih pragmatis. Sekadar ilustrasi ada seorang kawan yang  mengadakan survei  mengenai sosok dosen yang diidealkan. Hasilnya sungguh di luar dugaan. Sosok dosen ideal adalah yang santai, tidak banyak tugas  dan memberi nilai murah. Sebaliknya, yang dibenci adalah yang konsisten, disiplin, banyak tugas dan nilainya mahal. Gambaran demikian sesungguhnya merupakan pantulan berkembangnya sikap pragmatisme di kalangan mahasiswa kita. Karena itu, adalah tugas kita semua untuk meluruskan maksud dan niat suci kegiatan pendidikan. Pendidikan bukan sekadar upaya atau sarana orang mencari pekerjaan, melainkan sebuah proses pendewasaan diri untuk bisa hidup bermartabat. Karena merupakan proses pendewasaan diri, maka pendidikan tidak akan pernah berakhir, sekalipun yang bersangkutan telah mapan secara material dalam hidupnya (education is life long). Dengan demikian, pendidikan bukan alat (means ) melainkan  tujuan (ends). Serbagian besar masyarakat kita menganggap pendidikan merupakan alat atau sarana (means ) mencapai tujuan, sehingga begitu tujuan diraih, malka berakhir pula kegiatan pendidikan tersebut. Selain meluruskan tujuan dan niat pendidikan, tugas kita semua juga ntuk menyadarkan bahwa pendidikan merupakan kegiatan kolektif yang melibatkan banyak unsur, mulai siswa itu sendiri, masyarakat, orangtua, pendidik, sarana dan prasarana, manajemen, beaya pendidikan, proses belajar mengajar, hingga campur tangan pemerintah. Belajar dari negara-negara yang sudah maju, kita bisa mengambil pelajaran berharga betapa pendidikan merupakan hajat  semua orang. Karena itu, maju dan mundurnya pendidikan merupakan tanggung jawab semua orang. Sebaliknya, di masyarakat kita pendidikan seolah hanya merupakan tanggung jawab guru atau sekolah dan pada tingkat negara pendidikan hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan.  Jika demikian cara pandangnya, maka sampai kapan pun pendidikan kita tidak akan pernah bisa semaju  sebagaimana di negara-negara yang telah mencapai prestasi puncak dalam pendidikan. Di tengah-tengah hiruk pikuk perpolitikan nasional kita saat ini --- dan tampaknya akan terus berlangsung lama --- perhatian pemerintah pun bisa tersedot pada hal-hal lain di luar tujuan pendidikan. Karena itu, wajar jika nilai atau prestasi kualitas pendidikan kita menurun dan sulit sekali bangkit dari peringkat 60- 70. Sebagai bangsa, kita juga ingin berdiri gagah di tengah bangsa-bangsa lain yang lebih maju, tidak melalui perang, melainkan melalui prestasi akademik lewat pendidikan. Memang sulit untuk mencapai prestasi itu, tetapi bukan tidak mungkin asal semua pihak sebagaimana disebutkan di muka bergandeng tangan membangun pendidikan secara serius. Sumber Klik disini